KUMPUL SILATURAHMI DI RUMAH BAPAK MAHDI

Alhamdulillah telak terlaksana pertemuan silaturahmi sesama teman dalam rangka tasyakuran telah lahirnya putri ke dua dari istri bapak mahdi, pada hari minggu, 08 Desember 2013, pada jam 14:15 betempat di buaran letik jadi mauk tangerang.

Info Silaturahmi

Hari Minggu ini, 08 Desember 2013, rekan-rekan RSI akan berkumpul di rumah bapak Mahdi, sekalian nengokin istri beliau yang baru melahirkan beberapa hari yang lalu. Dan Alhamdulillah respon jawaban dari teman-teman sangat bagus hingga mau datang ikut kumpul bareng, usul punya usul kita akan mengadakan arisan bulanan, tpi dilaksanakan dua bulan sekali, setuju teman...? setuju...jawab mereka.

Jadwal Sholat

Pemerintah Bukan Ulil Amri Yang Berwenang Menetapkan Ramadhan?

Tue, 09 Jul 2013 08:13 - 10009 | puasa

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Ustadz, mohon pencerahannya tanpa bermaksud mengungkit perbedaan.

Ada sementara kalangan yang punya pandangan bahwa pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Menteri Agama Republik Indonesia bukan ulil amri dan tidak berwenang menetapkan jadwal Ramadhan.

Buat mereka, seharusnya pemerintah tidak usah ikut-ikutan mengurusi masalah agama, urus saja urusan negara. Misalnya urusan berapa lama hari libur lebaran. Sedangkan kapan jatuhnya tanggal 1 Ramadhan dan lebaran 1 Syawwal, biar diserahkan kepada khalayak umat Islam sendiri secara internal.

Intinya ungkapan ini bermaksud bahwa siapa saja boleh dan berwenang untuk menetapkan jadwal Ramadhan, dan bukan cuma negara atau pemerintah saja.

Bagaimana kita memandang masalah ini, ustadz. Apakah pemahaman ini bisa diterima atau tidak?

Syukran wassalam

Jawaban : Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tanpa bermaksud untuk menghakimi dan mencari-cari kesalahan, mari kita diskusikan masalah ini dengan hati yang lapang dan tenang. Kita lepaskan dulu ikatan-ikatan emosional dan semangat pembelaan kepada kelompok, kita mendalami ilmu agama tanpa ada ikatan apapun kepada pihak mana pun. Memang benar ada yang berpendapat seperti yang Anda ungkapkan di atas, yaitu pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Menteri Agama Republik Indonesia dianggap bukan ulil amri dan tidak berwenang menetapkan jadwal Ramadhan. Salah satu yang menyebutkan hal ini adalah Prof. Dr. Yunahar Ilyas, Lc. MA, salah satu ketua PP Muhammadiyah. Dan hal itu juga dikuatkan oleh ketua umumnya, Prof. Dr. Din Syamsudin. Kemudian menjadi pendapat resmi dari hampir seluruh warga Muhammadiyah, temasuk mereka yang ikut sependapat. Sementara di sisi lain, sebagian besar rakyat Indonesia, begitu juga perwakilan seluruh ormas Islam yang besar (kecuali Muhammadiyah tentunya) berpaham bahwa keputusan kapan jatuhnya 1 Ramadhan dan 1 Syawwal itu sepenuhnya wewenang dan hak preogratif pemerintah, dalam hal ini Menteri Agama RI, lewat Sidang Isbat yang rutin dilakukan tiap tahun. Artinya, walaupun tiap-tiap ormas punya team hisab atau rukyat sendiri, dan hasilnya bisa saja berbeda dengan yang lain, namun mereka sepakat untuk menyerahkan wewenang itu kepada hasil sidang itsbat dan juga kepada Menteri Agama RI, siapa pun yang menjabatnya. Maka terjadilah perbedaan awal puasa di tahun 2013 ini. Muhammadiyah mulai puasa hari Selasa dan yang lain bersama-sama dengan pemerintah memulai puasa hari Rabu. Dan kemudian masalah ini menjadi ramai diperbincangkan, mulai dari diskusi ringan dan santai, sampai diskusi yang main ngotot-ngototan dan gebrak meja. Perbedaan Dasar Pandangan Kalau kita amati lebih dalam, sesungguhnya penyebab dasar segala perbedaan ini bukan terletak pada perbedaan metode hisab atau rukyat. Sebab sesama yang menggunakan hisab saja pun bisa berbeda menjadi beberapa hari. Dan sesama yag menggunakan rukyat pun juga demikian. Demikian juga perbedaan awal Ramadhan yang terjadi antara negara Islam, bukan sesuatu yang baru terjadi dan menggoncangkan. Sebab sejak zaman para shahabat pun sudah terjadi perbedaan awal Ramadhan antara Syam dan Madinah, sebagaimana disebutkan dalam hadits Kuraib. Yang menjadi sebab dasar perbedaan sesungguhnya adalah perbedaan dalam dua hal fundamental, yaitu : Haruskah ada keseragaman dalam memulai Ramadhan dan Lebaran dalam satu negara? Apakah harus satu institusi tertentu saja,ataukah siapa saja boleh berpendapat sesukanya, dan otomatis pasti akan selalu berbeda? Kalau harus ada keseragaman, lalu siapa yang berwenang untuk menetapkan jadwal Ramadhan. Apakah pemerintah dalam hal in Menteri Agama RI, atau musyawarah umat Islam? Nampaknya sampai hari ini Muhammadiyah menghendaki pilihan kedua, yaitu siapa saja boleh menetapkan sendiri-sendiri awal Ramadhan, tidak harus kompak dan tidak harus bersatu. Setidaknya, itulah pesan yang kita tangkap. Dan kalau pun harus bersatu, yang menetapkan jangan menteri Agama RI. Tetapi yang lebih kentara adalah pilihan bahwa tidak harus bersatu dan malah harus berbeda. Memang meski memutuskan untuk berbeda, namun selalu diikuti anjuran untuk jangan meributkan masalah khilafiyah. Walaupun sebenarnya dalam kenyataanya agak sulit ditampik bahwa pemicu perbedaan itu sendiri memang datang dari pihak Muhammadiyah. Sayangnya, kita pun tidak pernah diberi tahu, apa latar belakang kehendak untuk tidak menyatukan ini dan lebih memilih untuk berbeda? Apakah karena kurang sreg dengan sosok pribadi Menteri Agamanya, yang dianggap bukan ulama, sehingga dianggap kurang berilmu? Ataukah beranggapan bahwa jabatan Menteri Agama itu jabatan politis dan bukan orang ahli agama, sehingga dianggap tidak berwenang? Atau harus orang Muhammadiyah dulu yang jadi Menteri Agama baru bisa kompak? Ataukah memang doktirn dasar Muhammadiyah mengajarkan bahwa kita HARUS SELALU berbeda dan tidak mungkin disatukan, sebagaimana khilafiyah dalam qunut shubuh, jumlah rakaat tarawih dan bacaan ushalli? Dan yang penting jangan mempermasalahkan hal-hal khilafiyah, begitu kah? Tentu Muhammadiyah yang paling tahu jawabannya. Bercermin ke Negeri Islam Lain Sebenarnya siapa yang berwenang mementukan awal Ramadhan tidak pernah jadi bahan perdebatan, kalau kita bicara di negeri muslim yang lain, seperti Mesir dan Saudi Arabia. Mesir Sebutlah misalnya Mesir yang rakyatnya kini sedang terancam perpecahan dan perang saudara. Tiap pergantian rezim selalu terjadi lewat kudeta militer dan menelan korban nyawa. Disana ada begitu banyak kelompok yang saling bermusuhan, baik dengan sesama kelompok lain, atau pun juga memusuhi pemerintah. Bahkan tidak sedikit kelompok yang terang-terangan mengkafirkan pemerintah serta menghalalkan darahnya. Namun ceritanya jadi lain kalau sudah bicara kapan mulai puasa Ramadhan dan lebaran. Mereka kompak-kompak saja dengan pemerintahnya, walaupun sikap politiknya berbeda. Buat rakyat Mesir, wewenang menetapkan satu Ramadhan memang wewenang pemerintah atau negara. Urusan bahwa kita bermusuhan dengan pemerintah lain lagi pasalnya. Saudi Arabia Demikian juga dengan Saudi Arabia. Ada begitu banyak kelompok dan aliran di negeri itu. Dan tidak sedikit yang memusuhi pemerintah, bahkan sampai mengkafirkan raja dan keluarganya. Dan tidak terhitung berapa jumlah orang yang ditangkap polisi lantaran menjadi buronan yang dicari-cari negara. Namun lain urusan politik lain urusan awal Ramadhan. Saya belum pernah mendengar ada kelompok tertentu di Saudi Arabia yang hobinya ngeyel atas keputusan jatuhnya Ramadhan. Semua kompak-kompak saja, tidak ada yang puasa duluan atau belakangan. Buktinya, saya belum pernah menemukan ada orang dari kelompok manapun yang berinisiatif melakukan wuquf di Arafah pada tanggal 8 atau 10 Dzulhijah, dengan alasan mereka beranggapan jatuhnya bulan Dzulhijjah lebih awal atau lebih lambat. Selalunya wuquf itu tanggal 9 Dzulhijjah dan kompak selalu. Padahal wuquf itu dihadiri oleh jutaan orang dari berbagai negara dan aliran, bahkan yang syiah pun ada juga. Tetapi mereka sepakat untuk wuquf di hari yang sama, dan mereka mengakui bahwa yang berwenang untuk menetapkan jatuhnya tanggap 9 Dzulhijjah adalah negara atau pemerintah. Cuma Indonesia Yang Hobi Duluan Atau Belakangan Sepanjang yang saya ketahui selama ini, cuma di Indonesia saja yang segelintir dari rakyatnya atau mengatas-namakan ormasnya suka puasa dan lebaran duluan. Dan sebaliknya, kadang juga suka puasa atau lebaran belakangan. Duluan atau belakangan maksudnya kalau dikaitkan dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintahnya. Penyebabnya ya itu tadi, karena sebagian dari anak bangsa kita masih saja ada yang berpikiran bahwa urusan kapan jatuhnya Ramadhan itu boleh diputuskan oleh masing-maing orang sesuai keyakinan. Jadi siapa saja boleh menetapkan sendiri, baik secara pribadi, atau pun lewat kelompoknya masing-masing. Maka mereka yang punya ormas dan bangga dengan banyaknya pengikut, biasanya merasa berhak untuk menyerukan untuk puasa sesuai maunya mereka sendiri. Bahkan sampai bilang bahwa pemerintah tidak usah ikut-ikutan mengatur. Kok bisa begitu? Mari kita kutip pendapat Yunahar Ilyas tentang hal ini : "Pemerintah itu memang bagian dari ulil amri, tapi ulil amri itu tidak hanya pemerintah saja. Ulil Amri itu Umara’ (penguasa), ulama-ulama, dan Ruasa' (pemimpin), pemimpin itu bisa pemimpin ormas Islam, Ketua RT, Pimpinan Redaksi pun bagian dari Ulil Amri". Jadi dalam pandangan beliau, siapa saja bisa jadi ulil amri, termasuk pak RT bahkan ketua redaksi penerbitan. Cara pandang inilah yang membedakan kita bangsa Indonesia ini dengan kebanyakan muslim di berbagai negeri Islam lainnya. Di hampir semua negeri Islam, seluruh rakyatnya sepakat untuk menyerahkan wewenang dan otoritas penetapan jadwal Ramadhan itu kepada pemerintah yang sah. Selama pemikiran seperti ini masih ada, maka insya Allah sampai kapan pun kita masih akan terus menerus berbeda dalam penetapan awal Ramadhan. Bahkan kalau pun suatu ketika Yunahar Ilyas atau Din Syamsudin menjadi Menteri Agama RI, tetap saja kita akan terus berbeda. Sebab wacana yang dikembangkan adalah : Marilah Kita Berbeda. Bahkan mungkin yang lebih menjadi : Umat Islam Wajib Berbeda. Bahkan ada yang sambil guyon menyebutkan bahwa peringatan hari kemerdekaan RI tidak harus dilakukan pada tanggap 17 Agustus tiap tahun, tapi boleh saja dilakukan pada tanggal 16 Agustus atau 18 Agustus. Toh, kita boleh berbeda dan silahkan saling menghormati perbedaan. Pendapat Yang Ingin Menyatukan Di sisi lain sebenarnya kalau mau jujur kita seluruh bangsa Indonesia ini sangat amat merindukan kekompakan bersama. Memulai Ramadhan bersama dan mengakhirinya bersama juga. Jujur itulah dambaan tiap orang, saya kira. Dan alhamdulillah, semakin hari sikap-sikap berbagai ormas Islam sudah semakin dewasa saja. Buktinya, saat ini boleh dibilang hampir semuanya sudah kompak, hanya tinggal sisanya beberapa gelintir saja yang masih bersikukuh dengan keinginan untuk selalu berbeda. Cukuplah perbedaan dalam urusan qunut, rakaat tarawih dan ushalli saja yang kita sepakati berbeda, tetapi jangan lah semua masalah dengan sengaja kita hidupkan perbedaannya. Sebab kasihan umat Islam ini, sudah begitu banyak mereka harus melawan perbedaan dan potensi perpecahan, jangan lagi hanya karena masalah sederhana, mereka masih dibebani lagi dengan potensi konflik lainnya. Pemerintah : Ulil Amri atau Bukan? Sebenarnya Yunahar Ilyas sudah menjawab sendiri secara tidak langsung, yaitu pemerintah juga ulil amri, walaupun yang lainnya juga dianggap ulil amri termasuk pak RT. Dan kalau pemerintah dianggap bukan ulil amri, maka berarti ada standar ganda yang cukup parah. Misalnya, kita sepakat bahwa wanita yang tidak punya wali, maka yang jadi wali adalah ulil amri yang dalam hal ini adalah KUA. Padahal KUA itu diangkat oleh Menteri Agama RI, yang ke-ulil-amri-annya dipermasalahkan. Maka kalau Menteri Agama bukan ulil amri, berarti ada ribuan pernikahan di negeri kita menjadi tidak sah. Lalu kalau siapa saja berhak jadi ulil amri, maka akan ada pernikahan sembarangan dan seenaknya. Sebab siapa saja bisa jadi ulil amri. Kalau pun menteri agama dianggap bodoh, jahil, tidak mengerti ilmu agama, bukan ulama, dan seterusnya, lantas kira-kira siapa yang ulama? Apakah keulamaan itu hanya menjadi milik kelompok tertentu saja kah? Sementara ketika Menteri Agama RI membacakan keputusannya, di belakangnya ada berbagai ahli ilmu falak, ahli hisab dan ahli rukyat, yang mewakili hampir seluruh ormas Islam di negeri ini. Tentu mereka bukan orang bodoh dan jahil seperti yang dituduhkan. Mereka adalah pakar di bidangnya yang tidak bisa dibeli dengan uang. Jadi apa yang ditetapkan oleh Menteri Agama RI bukan sekedar keputusan hawa nafsu yang diladasi oleh kebodohan. Justru sebaliknya, malah merupakan representasi dari hampir kebanyakan ulama ahli hisab dan rukyat yang senior dari seluruh Indonesia. Setidaknya, mereka mewakili umat Islam dari berbagai kalangan. Kalau pun mereka mau egois pun juga bisa, dengan keukeuh mempertahankan ketinggian ilmu masing-masing. Tetapi ternyata mereka lebih mengedepankan kekompakan, dan memang kebetulan hasil ijtihad mereka memang sama. Ketika mereka bermusyawarah dan didukung oleh pejabat yang berwenang, tentu tidak bisa disalahkan. Semoga Allah SWT menyatukan hati kita semua dalam taat dan melunakkan sikap ananiyah serta egoisme di dalamnya, Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ahmad Sarwat, Lc., MA

v

Tanya Jawab Bersama Ust Sarwat, Lc

Penetapan Awal Ramadhan, Kenapa Sering Berbeda?

Wed, 26 Jun 2013 03:37 - 3302 | puasa Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Ustadz, mana metode yang paling tepat untuk kita pakai saat ini dalam rangka menetapkan awal Ramadhan? Selama ini kita kenal ada dua metode besar, yaitu rukyatul-hilal dan hisab.

Dalam pandangan saya, seharusnya kita sepakati dulu mana metode yang akan kita pakai bersama, biar hasilnya tidak akan saling berbeda. Dan di zaman yang sudah serba komputerisasi ini, malu rasanya kalau untuk menetapkan tanggal satu Ramadhan saja kita masih harus berpusing-pusing mengintip hilal yang entah kelihatan atau tidak.

Kenapa tidak ditetapkan saja sejak awal jadwal jatuhnya Ramadhan untuk tiap tahun selama 100 tahun ke depan misalnya. Sehingga rakyat tidak perlu lagi sibuk ikut menghitung-hitung atau berpanas-panas di lapangan untuk merukyat hilal?

Mohon pandangan dari ustadz atas masalah ini. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak.

Wassalam

Jawaban : Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Apapun metode penetapan awal Ramadhan dan Syawwal, baik yang menggunakan hisab atau pun ru'yat, sudah bisa dipastikan hasilnya pasti berbeda-beda. Jangan dikira kalau seluruh bangsa Indonesia sudah kompak dan sepakat bulat pakai hisab, lantas hasilnya pasti sama dan urusan jadi selesai. Sebab ternyata di dalam sesama aliran hisab sendiri ada begitu banyak aliran dan metode yang hasilnya bisa dipastikan akan saling bertentangan. Padahal sama-sama berada dalam aliran hisab. Dan begitu juga sebaliknya, jangan dikira kalau seluruh ormas sepakat meninggalkan aliran hisab dan berbondong-bondong menggunakan metode rukyat, lantas bisa dipastikan akan terjadi kesepakatan dari sisi hasilnya. Sebab sebagaimana kita tahu, tiap titik di atas tanah negeri ini bisa saja menampilkan perbedaan hasil rukyat hilal. Jadi meskipun kita sebangsa dan setanah-air sepakat menggunakan salah satu dari sekian banyak versi penetapan awal Ramadhan, hasilnya sudah bisa dipastikan akan berbeda-beda juga. Yang sebenarnya jadi titik pangkal permasalahan menurut hemat saya bukan pada pilihan metodenya. Tetapi ketika semua pihak, termasuk ormas dan jamaah-jamaah yang jumlahnya tidak terhingga itu, masing-masing merasa berwenang ikut-ikutan cawe-cawe (get involve) mengurusi penetapan awal Ramadhan. Makin banyak yang terllibat, maka akan semakin besar titik perbedaannya. Ibarat kasus macet di jalan-jalan kota Jakarta yang diurusi oleh 'pak Ogah'. Keterlibatan oknum-oknum 'pak Ogah' ini lebih sering menjadi sumber masalah. Bukannya kemacetan terurai, tetapi malah semakin bertambah macet. Kalau tiap kelompok masyarakat atau bahkan tiap orang dibolehkan untuk menetapkan sendiri-sendiri, pasti perbedaan awal Ramadhan dan Lebaran tidak bisa dihindarkan. Bahkan boleh jadi perbedaan itu bukan hanya di dua hari yang berbeda, bisa saja menjadi tujuh hari yang berbeda. 1. Domain Negara Segala macam khilaf dalam penentuan awal Ramadhan tidak akan pernah ada jalan keluarnya, selama tidak ada satu pihak yang diakui bersama dan ditaati. Nah, justru disinilah sumber titik masalahnya. Umat Islam di negeri ini terlanjur menganggap pimpinan ormas dan jamaah mereka sebagai pusat pimpinan. Kepada pimpinan masing-masing ormas dan jamaah iniah mereka memberikan loyalitas dan segala ketaatan mutlak. Padahal jumlah ormas dan jamaah di negeri kita tidak terhingga bilangannya. Bisa ada sejuta ormas dengan sejuta perbedaan masing-masing. Padahal kalau kita kembalikan ke dalam sejarah Islam, seharusnya satu-satunya pihak yang ditaaati bersama, minimal dalam urusan penetapa awal Ramadhan itu adalah as-Sultan. Dan untuk dimensi bangsa Indonesia saat ini, representasi dari sulthan ini tidak lain dan tidak bukan adalah penguasa atau pemerintahan yang sah. Dalam ilmu fiqih disebutkan bahwa salah satu peran dan tugas penguasa negara adalah menjadi penengah yang berwenang untuk menetapkan jatuhnya awal Ramadhan. Meski ada sekian banyak kajian dan perselisihan para fuqaha di dalamnya, namun kata akhir kembali kepada penguasa. Dalilnya adalah apa yang terjadi di masa Rasulullah SAW, meski ada orang yang melihat hilal, tetapi dia tidak boleh menjadi penentu keputusan atas ketetapan awal Ramadhan. Dia harus melapor kepada Rasulullah SAW, lalu beliau SAW yang nanti akan memproses kesimpulannya. Ketuk palu ada di tangan Rasulullah SAW, bukan semata-mata karena beliau seorang nabi yang mendapat wahyu, melainkan dalam kapasitas beliau sebagai kepala negara dan penguasa yang sah. Kita tidak mengatakan bahwa keputusan di tangan Rasulullah SAW karena beliau seorang nabi. Kalau sebagai nabi, tentu beliau tidak perlu menunggu laporan dari para shahabat untuk melihat hilal. Cukup beliau bertanya saja kepada malaikat Jibril, atau bertanya langsung kepada Allah SWT tentang kapan masuknya Ramadhan, pasti bisa dengan mudah didapat jawabannya. Namun kedudukan Rasulullah SAW memang bukan sebagai nabi melainkan sebagai kepala negara. Begitulah beliau mencontohkan kepada kita, bahwa mekanisme penetapan bulan Ramadhan itu harus lewat proses keteetapan oleh kepala negara. Orang-orang yang melihat hilal mendatangi Rasulullah SAW dalam kedudukannya sebagai penguasa yang sah dan memberi kabar. Lalu keputusan 100% berada di tangan kepala negara. Hal itulah yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahuanhu, tatkala beliau menyaksikan hilal Ramadhan. تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلاَل فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ أَنِّي رَأَيْتُهُ فَصَامَهُ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ Dari Abdullah bin Umar radhiyallahuanhu bahwa orang-orang mencari-cari hilal. Aku memberitahukan Nabi SAW bahwa diriku telah melihatnya, maka beliau berpuasa dan memerintahkan orang-orang untuk berpuasa. (HR. Abu Daud dan Al-Hakim) Abdullah bin Umar radhiyallahuanhu bukan shahabat biasa. Beliau adalah ulama yang faqih di kalangan para shahabat. Beliau termasuk orang yang menyaksikan hilal Ramadhan. Namun kita diajari oleh sikap dan tindakan beliau yang memang seharusnya dilakukan. Tidak mentang-mentang beliau merasa melihat hilal, lantas beliau memutuskan sendiri kapan mulainya Ramadhan. Namun beliau datang dulu kepada Rasulullah SAW untuk menyampaikan laporan pandangan mata, dimana beliau menjadi saksi atas terlihatnya hilal bulan Ramadhan. Perkara nanti apakah laporannya diterima atau tidak oleh Rasulullah, maka wewenang itu sepenuhnya berada di tangan Rasulullah SAW. Abdullah bin Umar tidak pernah memutuskan untuk berpuasa sendirian, atau mengajak kelompok dan institusinya sendiri, hanya karena dirinya merasa seorang pakar agama yang ilmunya selangit.  Yang beliau lakukan hanya sebatas melaporkan hasil pantauan saja, bukan memutuskan kapan mulai Ramadhan. Dan memang itulah yang seharusnya dilakukan oleh siapa pun yang melihat hilal. Demikian juga hal yang dilakukan oleh seorang a’rabi yang melihat hilal dari tengah padang pasir. Dia segera mendatangi Nabi SAW dan melaporkan apa yang dilihatnya. جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ فَقَال : إِنِّي رَأَيْتُ الْهِلاَل - يَعْنِي رَمَضَانَ - قَال : أَتَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ؟ أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُول اللَّهِ ؟ قَال : نَعَمْ . قَال : يَا بِلاَل أَذِّنْ فِي النَّاسِ أَنْ يَصُومُوا غَدًا Seorang a’rabi datang kepada Nabi SAW dan melapor, “Aku telah melihat hilal”. Rasulullah SAW bertanya, ”Apakah kamu bersaksi bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan-Nya?”. Dia menjawab, ”Ya”. Beliau berkata, ”Bilal, umumkan kepada orang-orang untuk mulai berpuasa besok”. (HR. Tirmizy dan An-Nasa’i) Tidak ada sejarahnya di masa Nabi SAW dan juga pada masa shahabat, bila seseorang merasa melihat hilal, lantas di boleh berfatwa dan menetapkan keputusan sendirian. 2. Contoh Di Masa Shahabat Demikian juga di masa-masa berikutnya. Semua orang yang merasa melihat hilal Ramadhan, berkewajiban melapor kepada Amirul Mukminin. Lalu Amirul Mukminin yang akan mengumumkan kapan jatuhnya tanggal 1 Ramadhan. Boleh jadi sebuah laporan diterima dan boleh jadi ditolak dengan berbagai pertimbangan. Dan itulah yang telah terjadi selama kurun 14 abad ini. Umat Islam di seluruh dunia selalu mengacu kepada penguasa tatkala memulai awal Ramadhan. Mereka tidak memulai puasa sendiri-sendiri atau berdasarkan kelompok kecil-kecil. Lain halnya bila umat Islam tinggal di berbagai negeri yang saling berjauhan, seperti Madinah dan Damaskus.Kedua negeri itu dipisahkan dengan jarak yang amat jauh. Kalau orang berjalan di awal bulan Ramadhan dari Damaskus ke Madinah, dia baru akan sampai ketika bulan Ramadhan hampir selesai. Maka dalam kasus negeri yang berjauhan, kita menemukan fakta terjadinya perbedaan penetapan awal Ramadhan di masa para shahabat, sebagaimana dijelaskan di dalam hadits Kuraib berikut ini : عَنْ كُرَيْبٍ أَنَّ أُمَّ الفَضْلِ بِنْتَ الحَرْثِ بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ فَقَالَ: قَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا وَاسْتَهَلَّ عَلىَ رَمَضَان وَأَنَا بِالشَّامِ فَرَأَيْتُ الهِلاَلَ لَيْلَةَ الجُمُعَةِ . ثُمَّ قَدِمْتُ المَدِيْنَةَ فيِ آخِرِ الشَّهْرِ فَسَأَلَنيِ عَبْدُ اللهِ بْنِ عَبَّاس ثُمَّ ذَكَرَ الهِلاَلَ فَقَالَ: مَتىَ رَأَيْتُمُ الهِلاَلَ ؟ فَقُلْتُ : رَأَيْتُهُ لَيْلَةَ الجُمُعَةِ. فَقَالَ: أَنْتَ رَأَيْتَهُ ؟ فَقُلْتُ نَعَمْ وَرَآهُ النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ. قَالَ: لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلاَ نَزَالُ نَصُوْمُ حَتىَّ نُكْمِلَ ثَلاَثِيْنَ يَوْمًا أَوْ نَرَاهُ. فَقُلْتُ: أَلاَ تَكْتَفيِ بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَة ؟ فَقَالَ لاَ هَكَذَا أَمَرَنَا النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ Dari Kuraib radhiyallahuanhu bahwa Ummul Fadhl telah mengutusnya pergi ke Syam, Kuraib berkata, "Aku tiba di negeri Syam dan aku selesaikan tugasku, lalu datanglah hilal Ramadhan sementara aku di Syam. Aku melihat hilal pada malam Jumat. Kemudian aku pulang ke Madinah di akhir bulan. Maka Abdullah bin Abbas bertanya padaku, "(Aku pun menceritakan tentang hilal di Syam). Ibnu Abbas ra bertanya, "Kapan kamu melihat hilal?". "Aku melihatnya malam Jumat", jawab Kuraib. Ibnu Abbas bertanya lagi, "Kamu melihatnya sendiri?". "Ya, orang-orang juga melihatnya dan mereka pun berpuasa, bahkan Mu'awiyah pun berpuasa", jawab Kuraib. Ibnu Abbas berkata, "Tetapi kami (di Madinah) melihat hilal malam Sabtu. Dan kami akan tetap berpuasa hingga 30 hari atau kami melihat hilal". Kuraib bertanya, "Tidakkan cukup dengan ru'yah Mu'awiyah?". Ibnu Abbas menjawab, "Tidak, demikianlah Rasulullah SAW memerintahkan kami.” (HR. Muslim) Maka di dalam fiqih Islam, dimungkinkan adanya dua wilayah yang berjauhan dan berbeda dalam menetapkan hasil ru'yah. Di Syam orang-orang telah melihat hilal malam Jumat, sedangkan di Madinah orang-orang baru melihat hilal malam Sabtu. Namun hal ini tidak boleh terjadi di dalam satu negeri, dimana di dalamnya ada penguasa yang berdaulat secara sah dan konstitusional. Keadaan ini dimungkinkan terjadi hanya bilamana kedua negeri saling berjauhan. 3. Tetap Ikut Negara Meskipun Bermusuhan Di Saudi Arabia, ada begitu banyak kelompok yang memusuhi negara dan pemerintahan. Dan tidak sedikit dari kelompok itu yang dikejar-kejar dan ditangkapi oleh pemerintah. Sebagian dari mereka dipenjara dan tidak sedikit yang mengalami tekanan dan siksaan. Bahkan kelompok Al-Qaidah juga diperangi oleh Kerajaan, dan sebagai balasannya, tidak sedikit dari tokoh-tokoh mereka yang melakukan makar, sampai menjatuhkan vonis kafir kepada para penguasa di Saudi Arabia. Namun tidak ada satu pun dari kelompok-kelompok itu yang berinisiatif untuk berpuasa sendiri dengan berbeda dengan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Urusan mereka bermusuhan dengan pemerintah adalah satu hal, tetapi urusan berpuasa tidak pernah dibawa-bawa ke masalah politik. Oleh karena itu maka wajar kalau kita belum pernah mendengar di Saudi Arabia ada kelompok anti pemerintah yang melakukan wuquf sendirian di tanggal 8 Dzulhijjah, misalnya gara-gara mereka membenci pemerintah. Sebenci-bencinya mereka kepada pihak Kerajaan, tetap saja mereka ikut wuquf di Arafah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh negara. Begitu juga dengan rakyat Mesir. Sepanjang sejarah pergerakan, Mesir termasuk negeri yang paling sering bergejolak. Ada begitu banyak kelompok yang anti Pemerintah di Mesir, sehingga tidak sedikit dari mereka yang ditangkapi. Di masa lalu para tokoh aktifis Al-Ikhwan Al-Muslimun memenuhi penjara Mesir. Bahkan ada kelompok yang menjatuhkan vonis kafir kepada pemerintah Mesir, seperti Jamaah Takfir wal Jihad. Namun kita tidak pernah mendengar ada kelompok yang berpuasa sendirian dan berbeda dengan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Padahal ada dari mereka yang mengkafirkan pemerintah. Memulai puasa dengan cara berbeda dengan pemerintah itu hanyalah cerita yang terjadi satu-satunya di dunia adalah di Indonesia. Pasalnya, karena masih saja ada pihak-pihak tertentu yang merasa dirinya lebih pandai dari orang lain dalam urusan rukyat atau hisab, lalu menafikan peranan negara. Dan seringkali merasa dirinya atau kelompoknya berhak untuk memutuskan sendiri ketetapan awal dan akhir Ramadhan. Sikap seperti ini sebenarnya kurang dilandasi dengan dalil-dalil yang bisa diandalkan. Sebab semua dalil yang kita dapat, baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah menunjukkan satu hal yang sama dan telah disepakati sejak 14 abad berjalan ini, yaitu wewenang itu 100% berada di tangan penguasa. 4. Wajib Diikuti Meski Ternyata Salah Seluruh umat Islam sepanjang 14 abad ini telah menyerahkan urusan penetapan awal Ramadhan dan Syawal kepada penguasa, karena domain itu memang milik penguasa. Kita tidak pernah menemukan dalam sejarah umat Islam dimana pun di dunia ini, adanya orang-orang tertentu, atau kelompok tertentu yang merasa lebih berhak untuk menetapkan sendiri awal Ramadhan dan juga awal Syawwal. Bahkan meski pun terbukti pada akhirnya apa yang diputuskan oleh penguasa itu salah, lantas kemudian dikoreksi ulang. Hal itu pernah terjadi di masa Rasulullah SAW, sebagaimana bisa kita baca pada hadits berikut ini : عَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ حَدَّثَنِي عُمُومَةٌ لِي مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ : غُمَّ عَلَيْنَا هِلَالُ شَوَّالٍ فَأَصْبَحْنَا صِيَامًا فَجَاءَ رَكْبٌ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ فَشَهِدُوا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ  أَنَّهُمْ رَأَوْا الْهِلَالَ بِالْأَمْسِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ  أَنْ يُفْطِرُوا مِنْ يَوْمِهِمْ وَأَنْ يَخْرُجُوا لِعِيدِهِمْ مِنْ الْغَدِ Dari Abu Umair bin Anas, telah menceritakan kepadaku kebanyakan para sahabat Anshar dari sahabat Rasulullah bahwa ia berkata; "Hilal bulan Syawal telah tertutup awan, maka kami pun berpuasa, lalu serombongan pengendara di akhir siang datang sambil bersaksi dihadapan Rasulullah bahwa kemarin mereka telah menyaksikan hilal, kemudian Rasulullah menyuruh orang-orang berbuka di hari itu, dan agar di esok hari mereka keluar untuk berhari raya. (HR. Ahmad) 5. Berpuasa dan Berlebaran Bersama-sama Syariah Islam memang menetapkan berbagai metode dalam menetapkan awal bulan Ramadhan, baik melalui ru’yatul hilal, istikmal atau pun dengan hisab. Namun semua metode itu hanya dapat dilakukan oleh mereka yang memiliki ilmu dan keahlian, dan tidak semua orang mampu untuk melakukannya. Medote ru’yatul-hilal misalnya, meski kelihatannya sederhana, tetapi untuk berhasil melakukannya ternyata tidak mudah juga. Apalagi untuk kita yang tinggal di kota-kota besar seperti Jakarta, ada begitu banyak hambatan atau halangan, baik asap polusi, awan hujan, mendung, dan lain-lainnya. Sehingga kalau kita cermati, team ru’yatul hilal seringkali harus jauh-jauh pergi ke pantai di tepi laut untuk melakukan tugas mereka. Artinya hal itu tidak mungkin dilakukan oleh sembarang orang. Dan tidak setiap orang memiliki kesempatan untuk melakukan ru’yatul hilal dengan dirinya sendiri. Maka dalam pada itu, cukuplah pekerjaan itu dilakukan oleh mereka yang memang ekspert di bidangnya, sementara sebagian besar umat Islam ini sekedar menerima kabar saja dan tidak perlu berangkat sendiri untuk melakukan ru’yatul-hilal. Lalu apa landasan dan pegangan buat khalayak awam yang tidak punya kemampuan dan kemahiran dalam ru’yatul-hilal? Siapakah pihak berwenang yang dapat dijadikan patokan dalam hal ini? Untuk itu mari kita cermati hadits nabawi berikut ini : الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُوْمُوْنَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُوْنَ وَاْلأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّوْنَ “Hari puasa adalah hari dimana semua kalian berpuasa. Hari berbuka adalah hari dimana semua kalian berbuka. Dan hari Adha adalah hari dimana semua kalian beridul-Adha.” (HR. At-Tirmizy) Para ahli ilmu sepakat mengatakan bahwa pengertian hadits ini menetapkan bahwa tidak boleh seseorang melawan arus sendirian dalam menetapkan awal Ramadhan dan Syawwal. Dia tidak dibenarkan berijtihad sendirian yang hasilnya bertentangan dengan semua orang, lalu dia melakukannya sendirian, sementara orang-orang tidak melakukannya. Tetapi kecenderungan yang sering Penulis saksikan di tengah kalangan yang bersemangat menjalankan agama, justru semakin berbeda dengan masyarakat, malah semakin dikejar dan dijadikan pilihan utama. Sehingga ada kesan, yang penting berbeda, unik dan tidak sama dengan khalayak. Padahal sikap-sikap seperti itu justru tidak dibenarkan menurut pandangan syariah. Berpuasa sendirian mendahului khalayak, atau berlebaran sendirian mendahului jamaah, adalah tindakan yang justru ilegal. Kalau pun ada pendapat yang membolehkan seseorang berpuasa sendiri, maka hanya bila orang tersebut dengan mata kepalanya sendiri melihat hilal, bukan lewat informasi pendengarannya, yaitu kabar-kabar yang diterimanya. Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni menyebutkan bahwa yang masyhur dari madzhab Hanabilah adalah bila seseorang hanya sendirian melihat hilal, sementara manusia satu negara tak seorang pun dari mereka yang melihat hilal, maka khusus bagi dirinya yang melihat langsung dengan mata kepala, dia wajib berpuasa sendirian. Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ahmad Sarwat, Lc., MA

Penentuan Awal Ramadhan di Mesir Tidak Pernah Ada Perbedaan

TRIBUNNEWS.COM, KAIRO - SETELAH lulus dari Madrasah Aliyah, Syahdian Noor, memutuskan untuk kuliah langsung di Kairo, Mesir, pada 1997. Niat menuntut ilmu membuat Syahdian meninggalkan kampung halamannya di Kalimantan Selatan untuk menetap selama enam tahun di negeri Timur Tengah itu.
Sejuta pengalaman pun pernah ia rasakan saat berada di Mesir pada waktu itu, tak terkecuali bagaimana suasana serta merasakan bulan puasa. Ayah dari tiga anak ini membandingkan suasana puasa di Mesir dengan di Indonesia sangat berbeda.
Menurutnya, dari segi penetapan awal Ramadan serta penetapa Idulfitri, di Mesir tidak pernah ada perselisihan, semua masyarakat tunduk dan patuh pada negara sebagai kuasa dalam menetukan kebijakan.
"Inilah salah satu yang berbeda dengan Indonesia, di Mesir masyarakat tidak ada yang berani berbeda dalam penetapan awal Ramadan, semuanya serentak" ujarnya, Selasa (9/7/2013).
Kondisi cuasa juga sangat mempengaruhi suasana bulan Ramadan di negeri berpiramida tersebut, seperti musim panas dan dingin. Menurutnya, setiap tahun ketiba Ramadan pasti berbeda cuacanya.
"Kalau cuaca panas itu hausnya cepat sekali, bahkan waktu jam puasa pun bertambah lama sampai 16 jam, berbeda dengan musim dingin waktu puasanya hampir sama seperti biasa, yakni 12 jam," kenang Dosen Iain Antasari Banjarmasin ini.
Lalu bagaimana suasana Ramadan saat dia menuntut ilmu di Mesir? Sebagai mahasiswa asal Kalimantan Selatan, ia bersama kawan-kawan yang juga berasal dari Kalimantan bergabung dengan Ikatan Mahasiswa Kalimantan Mesir (KMKM).
Disini berbagai kegiatan rutin selalu ia ikuti untuk mengisi Ramadan, selain kegiatan tadarus Alquran malam harinya, sudah menjadi kebiasaan memasuki 10 hari Ramadan, tarawih khusus ke Masjid Amru Bin Ash.
"Hampir setiap tahun kegiatan di KMKN seperti ini, karena 10 hari terakhir Ramadan Nabi lebih giat dalam beribadah, tak lupa juga Salat Tahajud," tutur suami Syahdian Noor itu.
Suasana unik lainnya, lanjut Syahdian Noor, mereka yang berpuasa di Mesir tidak akan pernah kelaparan saat mau berbuka. Pasalnya, di setiap masjid ada kebiasaan orang-orang kaya menyumbangkan harta untuk berbuka bagi yang tidak mampu.
"Tak bakalan kelaparan kalau berbuka puasa di Mesir, hampir disetiap tepi jalan ada orang yang membukakan puasa. Entah itu di masjid maupun per individu," ujar warga Jalan Bumi Mas Raya, Komplek Bumi Indah Banjarmasin ini. (ee)

Perbedaan Bukanlah Rahmat

Terkait perbedaan awal Ramadan yang kerap menimbulkan polemik, orang mudah bekata: Perbedaan adalah rahmat. Nikmat sekali mendengar pernyataan itu. Saking enaknya, tidakkah kalimat itu terasa meninabobokan?

Kalau sejarah umat manusia di muka bumi ini dipelajari, perbedaan awalnya adalah persoalan. Perbedaan baru menjadi rahmat ketika masyarakat bisa dan mampu membicarakan dan mendiskusikan perbedaan-perbedaan itu dengan rileks, santai dan jika perlu dengan penuh humor.

Pendeknya, perbedaan menjadi rahmat ketika diusahakan dan diupayakan. Perbedaan tak akan pernah jadi rahmat dengan sendirinya, secara tiba-tiba dan otomatis. Itu kenapa “perbedaan sebagai rahmat” adalah sebuah verba, kata kerja, bukan kata sifat apalagi kata benda.

Sayangnya, negara ini lebih sering berkampanye tentang “perbedaan sebagai rahmat” tanpa disertai upaya serius menyediakan situasi yang memungkinkan perbedaan-perbedaan itu bisa dibicarakan secara terbuka, rileks, dan hangat.

Ambil misal soal penentuan awal Ramadan yang relevan dengan situasi sekarang.

Sebenarnya, perbedaan awal dan akhir Ramadhan bukanlah barang baru di Indonesia. Bukan sekali dua kali terjadi perbedaan dalam persoalan ini. Tetapi baru belakangan saja perbedaan mengenai penentuan awal dan akhir Ramadan ini bisa “dirayakan” secara terbuka dan bahkan dengan santainya sidang isbat disiarkan secara langsung.

Beberapa orang dengan sinis menyindir perdebatan di sidang isbat sebagai debat yang tidak perlu. Bukan sekali saya mendengar satire “orang lain sudah ke Bulan kita masih sibuk berdebat mengintip Bulan”.

Tetapi kalau melihatnya dalam perkembangan sejarah Indonesia modern, perdebatan di sidang isbat itu justru sesuatu yang patut disyukuri. Di era Orde Baru, perbedaan macam ini tidak cukup mendapat tempat untuk dibicarakan secara terbuka.

Memang tidak ada represi yang serius tehadap yang ingin memulai atau mengakhiri Ramadan tanpa menyesuaikan dengan keputusan pemerintah. Tetapi obsesi negara Orde Baru terhadap “persatuan” dan “pembulatan suara” membuat perbedaan macam itu jarang menjadi polemik dan isu yang dibicarakan terus menerus. Jangan heran jika 1 Syawal jarang sekali meleset dari kalender yang sudah diterbitkan jauh sebelum itu.

Pada sidang isbat 1998, sempat terjadi perbedaan pendapat mengenai akhir Ramadan  1418 H. Muhammadiyah waktu itu memutuskan Ramadan berakhir pada 28 Januari sehingga salat ied dilakukan pada 29 Januari. Sementara pemerintah memutuskan sehari setelahnya — seperti yang diyakini oleh Nahdlatul Ulama.

Menurut catatan saya, sebagai akibat perbedaan itu, shalat ied di Masjid Istiqlal pun dipimpin langsung Menteri Agama Tarmidzi Taher yang berlatar belakang Muhammadiyah. Itu bukan peristiwa biasa, sebab lazimnya salat ied dipimpin oleh Imam Besar Istiqlal. Kalau tidak salah, RCTI pun tidak menayangkan secara langsung shalat ied di Mekkah yang berlangsung pada 29 Januari 1998.

Kalau mengikuti tulisan hasil riset Ahmad Izzudin dalam bukunya “Fiqh, Hisab, Rukyah: Menyatukan NU & Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha”, polemik mengenai awal dan akhir Ramadan pada 1998 atau 1418H tidak sekadar menjadi persoalan metode dalam ilmu falaq.

Menurutnya, kasus 1998/1418H merupakan proses penetapan yang sarat muatan politis (lihat buku di atas halaman 88). Melalui wawancara dengan beberapa narasumber, diketahui bahwa pemerintah waktu itu tidak ingin mengikuti versi Muhammadiyah karena faktor Amien Rais — ketua Muhammadiyah saat itu.

Kita tahu, awal 1998 tensi politik Indonesia sudah mulai memanas. Krisis moneter berimbas pada kemelut politik yang berujung pada lengsernya Soeharto beberapa bulan kemudian. Amien Rais waktu itu jadi salah satu tokoh penting menolak pencalonan Soeharto menjadi presiden dalam Sidang Istimewa MPR pada Maret 1998.

Maka jangan heran jika tidak pernah ada siaran langsung sidang isbat selama Orde Baru. Di masa itu, perdebatan bukan barang yang “halal” untuk ditayangkan apalagi dibesar-besarkan di depan umum. Tidak ada dialog, yang ada hanya monolog.

Dengan berpijak pada argumen pentingnya membiarkan perbedaan muncul untuk dibicarakan secara terbuka, saya tidak terlalu berminat untuk ikut-ikutan sinis terhadap sidang isbat yang kemarin ditayangkan secara langsung oleh televisi itu.

Setidaknya kita bisa menyaksikan ada dialog, ada perdebatan – dan itu sangat vital untuk membangun tradisi bernegara yang lebih sehat. Sehingga bukan dengan tiba-tiba Menteri Agama muncul di televisi untuk mengumumkan 1 Syawal.

Dan situasi terbuka akan perdebatan itu bukan lahir dengan tiba-tiba. Ada proses panjang yang memungkinkan sidang isbat bisa disiarkan secara terbuka. Perbedaan dalam soal penentuan awal dan akhir Ramadan tidak menjadi soal karena kini setiap orang bisa dengan merdeka memilih versi mana yang akan diikuti.

Sayang sekali kemajuan dalam isu penentuan awal dan akhir Ramadan ini belum sepenuhnya bisa diterapkan dalam isu-isu krusial lainnya. Masih banyak “sengketa” dalam wilayah keagamaan yang belum bisa dikelola dengan baik sehingga yang terjadi seringnya adalah konflik horizontal yang tidak mengenakkan didengar, apalagi untuk dialami.

Bayang-bayang SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan) yang direproduksi oleh negara Orde Baru terbukti masih menjadi hambatan penting untuk merayakan perbedaan secara terbuka, rileks dan bila perlu riang serta penuh rasa humor.

Ya, SARA adalah konsep yang mengandaikan tatanan sosial berjalan dengan harmonis dan tanpa konflik.  Turunan dari cara berpikir itu adalah memandang perbedaan dan upaya merayakan perbedaan sebagai bahaya bagi keharmonisan.

Membicarakan soal SARA akhirnya menjadi hal yang tabu sehingga perbedaan tidak tampil sebagaimana apa adanya, tapi muncul dengan penuh tekanan dan tidak alami.

Itulah yang terjadi dengan Taman Mini Indonesia Indah. Di sana, perbedaan adat istiadat memang ditampilkan, tapi dalam versi yang rapi, tertata, terkendali dan akhirnya dalam versinya yang takluk serta tunduk.

Taman Mini memang benar-benar menjadi alegori dari ke-Indonesia-an yang dibayangkan dan didesain oleh negara Orde Baru. Semuanya terlihat indah, serba rapi, serba teratur, serba harmonis. Sayangnya itu kerapihan, keteraturan dan keharmonisan yang palsu, penuh paksaan dan sebagai akibatnya itu menjadi bara dalam sekam.

Dan semuanya hanya tinggal tunggu waktu untuk meledak begitu sumbu yang ditekan itu terbakar. Itulah yang terjadi pada kerusuhan Mei 1998, konflik Dayak-Madura di Sambas-Sampit, perang di Ambon, sampai penganiayaan terhadap mereka yang dianggap sesat dan berbeda.

Perbedaan, pada akhirnya, memang sebuah persoalan. Dan penting untuk memahami dan mengakui bahwa perbedaan memang persoalan yang mesti disikapi, dijawab dan direspons. Seberapa mampu kita menyikapinya, membicarakannya secara terbuka dan dalam suasana yang sehat tanpa intimidasi, itulah yang akan jadi pembuka jalan untuk sampai pada situasi di mana perbedaan akhirnya menjadi rahmat.

Saya percaya, masyarakat sipil sebenarnya cukup siap untuk memulai proses itu. Negara yang belum siap. Ya, karena memang negara pula yang selama ini gagal mengelola perbedaan. Dan negara pula yang mula-mula mesti dimintai tanggung jawab untuk semua konflik yang terjadi. ( Zen RS )

Album Kenangan Di Tahun Pertama RSI

Kunjungan Ke Rumah Ibu Maemunah Jungkel

Saat Tasyakuran Khitanan Putra Dari Ahmad Bonin

Saat Kondangan di Rumah Aad

Kondangan Acara Khitanan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kepada yang terhormat, seluruh rekan-rekan alumni yang tergabung dalam RSI, mohon do'a restu dan kehadirannya dalam acara resepsi khitanan, putra pertama dari Ibu Robi'atul Adawiyah, dilaksanakan pada :

    Hari                :   Minggu

    Tanggal           :   23 Juni 2013 ( 1434 H )

    Tempat           :   Jl. Mauk Tegal Kunir Tangerang                      

    Kumpul jam    :   11 : 00 wib, tempat di depan SPBU Tegal Kunir

SURAT AL FAATIHAH

Read Quran in Uthmani Script Online

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kepada yang terhormat, seluruh rekan-rekan alumni yang tergabung dalam RSI, mohon do'a restu dan kehadirannya dalam acara resepsi pernikahan, putri pertama dari Ibu Lailatul Faridah, dilaksanakan pada :

    Hari                :   Minggu

    Tanggal           :   19 Mai 2013 ( 1434 H )

    Tempat           :   Jl. Sutera Boulevard Utama Bundaran C Sport Center Alam Sutra 

                              Serpong Tangerang

    Kumpul jam    :   08 : 00 wib, tempat di depan rumah Pak Anjan

 

Undangan Pernikahan